Apr
24

APBN DAN APBD

Posted by Dicky Hendra Mulyadi  //  EKONOMI  //  6 Comments

APBN DAN APBD

1. Konsep APBN dan APBD.
Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan undang-undang.
Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
2. Tujuan APBN dan APBD.
Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.
3. Fungsi APBN dan APBD.
APBN melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi Otorisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi Perencanaan. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi Pengawasan. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
d. Fungsi Alokasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi Distribusi. Fungsi ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi Stabilisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Fungsi APBD adalah sebagai penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari pelayanan pembangunan dan pemberdayaan serta stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Cara Penyusunan APBN dan APBD.
Proses penyusunan APBN dapat dikelompokkan dua tahap sebagai berikut:
a. Proses pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan Agustus.
b. Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN, dimulai pertengahan Agustus sampai bulan Desember.
Langkah-langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
b. Setelah disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
c. Setelah APBD ditetapkan dengan praturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
5. Dampak APBN/APBD terhadap perekonomian.
Dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah:
a. Memberi arah prioritas pembangunan.
b. Sebagai pedoman dalam pembiayaan pembangunan sehingga pembangunan berjalan efektif dan efesien.
c. Mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian.
d. Sebagai sarana pemerataan pendapatan.

6 Responses

Leave a Reply